Lewati ke konten utama
Jakarta · Surabaya · Makassar Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB
Sharecode & PartnersAdvokat & Konsultan Hukum
Analisis Regulasi

Dua Tahun Penegakan UU Pelindungan Data Pribadi: Apa yang Wajib Disiapkan Korporasi

Oleh Michael Santoso · 28 Oktober 2026 · 7 menit baca

Ilustrasi meja kerja advokat dengan laptop

Dua tahun sejak masa transisi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berakhir, penegakan hukum mulai terasa nyata. Sepanjang 2026, lembaga pengawas telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pengendali data — mulai dari teguran tertulis hingga denda bernilai miliaran rupiah.

Bagi korporasi, pertanyaannya tidak lagi “apakah” harus patuh, melainkan “seberapa siap” jika terjadi insiden. Berikut catatan kami dari pendampingan lebih dari 40 perusahaan sepanjang tahun ini.

1. Tunjuk petugas pelindungan data yang benar-benar berfungsi

Banyak perusahaan menunjuk petugas pelindungan data (PPD) hanya di atas kertas. Pengawas kini menilai apakah PPD memiliki akses ke direksi, anggaran, dan kewenangan menghentikan pemrosesan yang berisiko.

2. Siapkan protokol notifikasi 3×24 jam

Kegagalan pelindungan data wajib diberitahukan kepada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3×24 jam. Protokol yang baik memuat:

  • Matriks penilaian tingkat keparahan insiden;
  • Templat surat notifikasi yang telah ditinjau tim hukum;
  • Daftar kontak darurat internal, forensik digital, dan penasihat hukum;
  • Simulasi insiden minimal setahun sekali.
“Perusahaan yang paling cepat pulih bukan yang tidak pernah mengalami insiden, melainkan yang sudah berlatih menghadapinya.”

3. Petakan dasar pemrosesan setiap data

Persetujuan bukan satu-satunya dasar pemrosesan. Kewajiban kontraktual, kewajiban hukum, dan kepentingan yang sah dapat menjadi dasar yang lebih tepat — asalkan didokumentasikan dalam catatan aktivitas pemrosesan.

Ilustrasi dokumen kebijakan privasi
Dokumentasi dasar pemrosesan menjadi bukti utama saat pemeriksaan.

4. Tinjau ulang kontrak dengan pemroses data

Vendor cloud, pusat panggilan, dan konsultan pemasaran umumnya bertindak sebagai pemroses data. Pastikan kontrak memuat kewajiban keamanan, hak audit, dan pembagian tanggung jawab bila terjadi kebocoran.

Penutup

Kepatuhan pelindungan data adalah proses berkelanjutan. Tim kami siap membantu melakukan penilaian kesenjangan (gap assessment) dan menyusun dokumen kepatuhan yang proporsional dengan skala usaha Anda.

Potret Michael Santoso
Michael Santoso, S.H., M.IP.

Senior Associate praktik Kekayaan Intelektual & Pelindungan Data. Menangani program kepatuhan data untuk perusahaan teknologi dan layanan keuangan.