SPPL
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk usaha mikro dan kecil.
Persyaratan:- NIB dari sistem perizinan berusaha
- KTP penanggung jawab
- Denah & foto lokasi usaha
- Formulir SPPL bermeterai
3 hari kerjaGratis
- Beranda
- Layanan
Layanan & Standar Pelayanan
Jenis layanan, persyaratan, alur, waktu penyelesaian, dan biaya — sesuai standar pelayanan publik.
Jenis Layanan
Pilih layanan yang Anda butuhkan
Loket layanan DLH berada di Mal Pelayanan Publik Sharecode, Senin–Jumat 08.00–15.00 WIT.
Persetujuan UKL-UPL
Pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk usaha skala menengah.
Persyaratan:- NIB & KKPR
- Dokumen UKL-UPL
- Peta lokasi & tata letak
- Bukti konsultasi publik (jika ada)
10 hari kerjaGratis
Uji Laboratorium Lingkungan
Pengujian sampel air limbah, air permukaan, udara ambien, dan tanah oleh UPTD Laboratorium.
Persyaratan:- Formulir permohonan uji
- Sampel sesuai prosedur pengambilan
- Bukti pembayaran retribusi
7–14 hari kerjaSesuai Perda Retribusi
Pengangkutan Sampah Khusus
Permohonan armada untuk sampah kegiatan, pasar, atau kawasan usaha di luar jadwal rutin.
Persyaratan:- Surat permohonan
- Perkiraan volume & jenis sampah
- Alamat & waktu pengangkutan
1–2 hari kerjaRetribusi kebersihan
Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3
Rincian teknis TPS limbah B3 bagi bengkel, klinik, dan industri.
Persyaratan:- Persetujuan lingkungan
- Desain & foto TPS LB3
- Neraca limbah B3
- SOP tanggap darurat
14 hari kerjaGratis
Pendaftaran Bank Sampah
Pendaftaran dan pembinaan bank sampah unit di tingkat RT/RW, sekolah, atau instansi.
Persyaratan:- Formulir pendaftaran
- SK pengurus dari kelurahan/desa
- Foto lokasi & sarana
5 hari kerjaGratis
Alur Layanan
Lima langkah pelayanan
- KonsultasiKonsultasi jenis dokumen & persyaratan di loket atau WhatsApp.
- PengajuanUnggah berkas di sistem perizinan atau serahkan ke loket.
- VerifikasiPetugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas.
- PemeriksaanPeninjauan lapangan & rapat teknis bila diperlukan.
- PenerbitanDokumen terbit secara elektronik dan dapat diunduh.
Standar Pelayanan
Komponen standar pelayanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sharecode Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (contoh).
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
— Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sharecode
Apabila layanan melebihi waktu penyelesaian tanpa pemberitahuan, pemohon berhak mendapat prioritas penyelesaian dan permohonan maaf tertulis dari Kepala Bidang terkait.
- Ruang tunggu ber-AC dan pojok laktasi
- Akses kursi roda dan loket prioritas
- Komputer swalayan untuk unggah berkas
- Survei kepuasan masyarakat elektronik
Tanya Jawab
Pertanyaan yang sering diajukan
Belum menemukan jawaban? Hubungi kami lewat halaman kontak atau WhatsApp layanan 0812-0000-1208.
Hubungi KamiKetiganya adalah dokumen lingkungan sesuai tingkat risiko usaha. SPPL untuk usaha berdampak kecil, UKL-UPL untuk usaha berdampak menengah, dan AMDAL untuk usaha berdampak penting. Jenis dokumen ditentukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Tidak. Layanan SPPL, UKL-UPL, dan rekomendasi teknis tidak dipungut biaya. Laporkan melalui kanal pengaduan bila ada pungutan liar.
Gunakan wadah bersih dari laboratorium, ambil sampel di titik outlet, beri label lengkap, dan antar maksimal 6 jam setelah pengambilan dalam kotak pendingin. Petugas lab dapat membantu pengambilan sampel dengan biaya tambahan.
Pengaduan diverifikasi maksimal 1×24 jam kerja dan peninjauan lapangan dilakukan maksimal 3×24 jam kerja. Status dapat dipantau dengan nomor tiket.
Ya. Persyaratan dapat diunggah melalui sistem perizinan, sementara konsultasi dapat dilakukan lewat WhatsApp layanan atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik.